Muammar Al Khadafi

Dosa-Dosa' Ical di Mata Sri Mulyani

DI saat ramainya berita Golkar isyaratkan petieskan kasus Century, seorang mantan anggota Pansus Angket Century DPR menelepon jakartapress.com. Ia mengaku sejak awal sudah meduga bahwa kepentingan Golkar berteriak lantang di Pansus, sejatinya sasaran utama Golkar adalah ‘mendepak’ Menteri Keuangan Sri Mulyani. Lantas, Pansus pun bisa diadikan alat "perang" ketua umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) melawan Sri Mulyani.

Setelah Sri Mulyani dicopot dari jabatan Menteri Keuangan, maka sasaran Pansus sudah selesai dan kader Golkar di Pansus dilarang vokal lagi. Mundurnya Sri Mulyani bisa jadi karena adanya kompromi politik yang harus mengorbankan Sri Mulyani sebagai tumbal. Bisa jadi juga Sri Mulyani berkorban untuk atasannya.

Partai politik (parpol) tidak ada satu pun yang berani menyasar Presiden SBY sebagai penanggungjawab atas skandal Century. Parpol pun meniadakan fakta-fakta hukum dengan alasan politik yang sungguh tidak masuk akal bahwa semuanya sekali lagi seharusnya ada Presiden atau Wapres saat itu yang harus bertanggungjawab.

Sayangnya, media massa juga terlena dengan permainan parpol utamanya Golkar yang memang hanya menyasar Sri Mulyani atas dasar pribadi ketua umum Golkar yang diduga tidak menyukai Sri Mulyani. Media cetak misalnya tidak pernah menulis dan memperhatikan apakah bosnya Golkar (Aburizal Bakrie) telah membayar tunggakan pajak perusahaannya atau tidak. 

Lapindo
Apa sebenarnya asal mula yang menjadi pemicu konflik antara Ical dengan Sri Mulyani? Diambil dari Referensi ‘Summary Audit Investigatif BPK atas Lumpur Lapindo’ dan ‘Audit Investigasi BPK atas Lumpur Lapindo’  Berdasarkan sumber-sumber yang saya himpun (Jusuf Kalla dan 3 Tahun Lumpur Lapindo), sebagian besar ahli drilling dan geologi menyatakan bahwa luapan lumpur Lapindo disebabkan oleh tindakan eksplorasi yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh keluarga Bakrie. 

Fakta yang lebih meyakinkan adalah dokumen serta pernyataan Arifin Panigoro sebagai pemilik perusahaan operator pengeboran sumur PT Lumpur Lapindo yang mengaku PT Lapindo telah melakukan pelanggaran atas SOP serta tidak mau melaksanakan tindaka preventif. Karena penyebab utama terjadi sumburan lumpur di Sidoardjo adalah aktivitas pengeboran, maka pihak yang bertanggungjawab adalah PT Lapindo Brantas sebagaimana diatur dalam UU 23/1997 dan PP 27/1999.

SBY hutang budi?
Meskipun sudah cukup jelas penyebab dan siapa penanggungjawabnya, namun alih-alih Presiden SBY mengeluarkan Per.Pres 14 tahun 2007 jo Per.Pres 48/2008, yang mana pemerintah (dengan anggaran rakyat) membantu biaya lumpur Lapindo yang disebabkan oleh kesalahan manusia mengundang bencana. Terbitnya peraturan presiden tersebut sangat merugikan uang negara. Dalam kurun 3 tahun, 795 miliar APBN dikucurkan untuk membantu kelalaian pengeboran Lapindo selama 2007-2009. Rinciannya sebagai berikut : Rp 114 miliar pada 2007, Rp 513 miliar pada 2008, dan 168 miliar pada 2009. [LKPP 2007, LKPP 2008 dan UU APBN P 2009]. Baca juga : Jusuf Kalla dan 3 Tahun Lumpur Lapindo. Dalam kasus lumpur Lapindo, saya sepakat dengan Bu Sri Mulyani yang menginginkan “Perusahaan Bakrielah (Lapindo) yang bertanggung atas biaya penanggulangan lumpur Lapindo, bukan negara”.

Saham PT Bumi Resource Tbk anjlok Bakri minta disuspend, SMI menolak
Kesalahan kedua Bakrie dimata Sri Mulyani adalah karena adanya usaha pemerintah SBY-JK dalam mengintervensi penjualan saham PT Bumi Resource Tbk yang notabene adalah milik keluarga Bakrie. Pada Oktober 2008 silam, bersamaan krisis finansial dunia, saham-saham perusahaan nasional di BEI jatuh bebas tidak terkendali. Saham BUMI yang 3 bulan sebelumnya mencapai Rp 7000 per saham, anjlok dibawah Rp 1000 per saham. Tapi, pihak otoritas saham tiba-tiba menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham bumi yang diduga adanya tekanan Bakrie melalui pemerintah SBY-JK. Sri Mulyani yang ikut membidani masalah keuangan berang. Sri meminta pencabutan penghentian sementara perdagangan saham PT Bumi Resources Tbk pada 7 Oktober 2008. Atas kasus ini, beredar kabar bahwa Menkeu Sri Mulyani sempat ‘mengancam’ mengundurkan diri jika saham Bakrie masih disuspensi.

Royalti/Pajak Batubara menunggak bertahun-tahun
Kesalahan ketiga Bakrie dimata Sri Mulyani adalah kasus royalti batubara yang ditunggak oleh perusahaan Bakrie (berbeda-beda menurut versi Menkeu, BPK dan ICW).Kesalahan ketiga Bakrie dimata Sri Mulyani adalah pembakangan royalti batubara yang dilakukan perusahaan batubara, yang sebagian diantaranya adalah perusahaan milik Bakrie. Sri Mulyani tidak habis berpikir, mengapa ada perusahaan yang berani menghindari pajak/royalti dan bahkan menunggak bertahun-tahun. Sedikitnya 2-5 triliun Tidak hanya sampai disitu, SM juga membuat keputusan pencekalan terhadap sejumlah petinggi perusahaan batu bara Bakrie.

Bakri mau menguasai saham PT Newmont
Kesalahan keempat Bakrie dimata Sri Mulyani adalah rencana Bakrie menguasai saham 14% PT Newmont Nusa Tenggara. Mengingat potensi yang besar dari Newmont, Sri Mulyani menolak keinginan Bakrie membeli 14 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Saat menjabat pelaksana tugas Menko Perekonomian, Sri Mulyani meminta agar seluruh saham dibestasi Newmont dibeli oleh perusahaan negara. Meski begitu, ketika jabatan Menteri Koordinator Perekonomian berpindah ke Hatta Rajasa, melalui Multicapital akhirnya Bakrie bisa mendapatkan 75 persen dari 14 persen saham Newmont. Keinginan Bakrie terwujud walau tak sampai 100 persen. Tentu saja, tunggakan pajak di atas sudah ada yang diselesaikan oleh Ical. Paparan tersebut di atas hanya sekedar memutar kembali tentang faktor apa sebenarnya yang menjadi pemicu awal konflik antara Ical dan Sri Mulyani. (*)

Sumber

SBY lebih memilih Ical Dan menurut saya SMI seorang profesional dan Boediono juga seorang profesional. saya kira keduanya mempuyai persepsi yang sama tentang Ical dan "saya duga" keduanya masih sering "berkomunikasi".
Sekarang Ical sangat mendukung adanya reshuffle dan ditentang berat oleh Boediono, diduga Boediono mencium hal2 yang tidak beres dengan reshuffle ini. Nampaknya Boediono mau tidak mau sudah mulai belajar "berpolitik".

__________________
Note: Disarikan dari Detiknews